Panambunan Bantah Ada Intervensi Proses Hukum PU

Airmadidi, (23/9) CK RSR - Bupati Minahasa Utara Vonnie A Panambunan secara tegas membantah ada intervensi dibalik proses hukum yang melibatkan tersangka Kepala Dinas PU Stevenson Koloay atas penggeledahan dilakukan Kejari setempat yang berlangsung, Kamis (22/9) kemarin.

"Saya sesungguhnya tidak menghalangi proses hukum dan saya menegaskan tidak ada intervensi dari pihak mana pun atas penggeledahan oleh Kejari Minahasa Utara yang berlangsung, Kamis kemarin," ujar Bupati saat konfrensi pers yang berlangsung di Manado, Jumat.. 

Bupati mengatakan, pihaknya hanya melakukan tindakan prosedural yang mana kalau ada tindakan penggeledahan harus ada bukti dari pengadilan. Selagi bukti itu tidak ada, maka selaku pimpinan daerah berhak menyelamatkan hal tersebut dan tindakan penyelamatan berkas daerah," ujar Bupati.

Selaku Bupati kata Panambunan, dirinya merasa keberatan karena seakan tidak dihargai oleh kejaksaan negeri airmadidi sebagai pimpinan daerah. 

"Untuk apa ada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) bahkan hampir setiap minggu menggelar rapat kalau kegiatan itu saya tidak tahu," ujar Bupati, 

Apasalahnya kan hanya memberitahukan saja ada penggeldahan di dinas PU. Dan kalau memang sudah sesuai hukum dan perintah dinas pasti saya akan persilahkan. Toh hukum harus ditegakkan, tapi kalau diluar prosesural itu tidak relevan," kata Bupati.

Dia mengatakan, saat mendengar ada upaya penggeledahan di dinas PU oleh Kejari, diri ya langsung berkoordinasi dengan pengadilan negeri dan ternyata surat penggeledahan ada sore hari setelah kejari sudah menggeledahnya duluan.

"Upaya itulah maka saya menghubungi Wakil Bupati sekaligus menyuruhnya untuk menjaga aset pemkab agar tidak dibawah keluar sebelum ada proses hukum jelas atau surat perintah penggeledahan. Dan sampai saat itu memang pemerintah mengawalnya," kata Bupati.

Dia pun mengatakan proses pemerintahan kini seakan tidak nyaman. Bagaimana kami bekerja membangun daerah kalau tindakan seperti ini selalu menghantui pemerintahan yng saya pimpin. Toh petunjuk Presiden harusnya tidak melakukan tindakan menghalangi pekerjaan untuk pembangunan daerah," ujarnya.

"Kalau untuk Kadis PU, silahkan saja di periksa sesuai hukum. Dan saya akui secara pribadi dengan pak Kejari tidak ada masalah dan dia sangat baik apalagi hubungan pekerjaan tidak ada masalah," katanya.

Penggeledahan yang dilakukan Kejari Minahasa Utara, Sulawesi Utara sejak pagi hingga sore di Kantor Dinas PU setempat, mengalami kendala sehingga tim pun nihil membawa bukti administrasi.

Kajari Minahasa Utara Agus Sirait SH mengakui ada oknum dan ormas tertentu yang melakukan intervensi agar penggeledahan ini tidak berjalan dengan baik. 

"Ini jelas merupakan tindakan yang menghalang-halangi proses penyidikan dan tindakan seperti ini dalam undang-undang hukum tindak pidana korupsi dapat mendapatkan sangsi hukuman," ujar Kajari Minut.

Ditanya mengenai keabsahan penggeledahan itu, Kajari mengatakan bahwa ini semua sudah sesuai SOP dan memiliki payung hukum yang jelas.(yofian)