Menjamurnya Alfamart Dan Indomaret Akibat Belum Adanya Perda Yang Mengatur Perizinan Perdagangan

Minut (Cahaya Kawanua)- pembangunan Alfamart dan Indomart di Kabupaten Minahasa Utara lebih banyak diakibatkan belum adanya perda yang mengatur perijinan perdagangan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs Fanny Kawatu dalam acara Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Bidang Pertanahan yang dilaksanakan di kantor Camat Kalawat, selasa 27 Nov 2018.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minut diwakili oleh Kepala Tata Usaha Stevy Wowiling sebagai pemateri. Menurut Wowiling untuk kasus alih fungsi tanah yang sering terjadi di Desa maupun kelurahan yang ada di Minut hendaknya dikoordinasikan dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

“Bila terjadi alih fungsi lahan hendaknya pemerintah berkoordinasi dengan Lembaga terkait yang berkompeten mengeluarkan ijin lokasi. Sementara kami dari pihak BPN bertindak sebagai Lembaga yang mengesahkan kepemilikan tanah,” terang Wowiling.

Pada kesempatan yang sama, Kadis Penanaman Modal Fanny Kawatu mengatakan, pemerintah desa tentunya harus menghormati akan hak dari pemilik bidang tanah dan pembeli atau calon investor, karena hal yersebut tentunya akan membawa dampak pembangunan di daerah tersebut.

“Tentunya investasi yang dilakukan harus memiliki ijin lokasi untuk melakukan pembangunan. Ijin lokasi tersebut dikeluarkan ketika ada transaksi yang jelas yang bidang tanahnya telah mendapat pengesahan dari BPN,” tandas Kawatu.

Kawatu juga mengatakan, ijin lokasi ini harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), rekomendasi lingkungan hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL). 

Sementara itu menjawab pertanyaan peserta terkait banyaknya pendirian Alfamart dan Indomart  menurut Kawatu karena hal tersebut belum diperdakan.

“Terjadi kekosongan hukum atau belum adanya perda yang mengatur sehingga usaha retail tersebut dapat saja berdiri. Menurut kabar perda tersebut telah diajukan, tapi sampai saat ini belum ada progress,” sebut Kawatu didampingi Sekretaris Dinas Penanaman Modal Richard Dondokambey SSTP.

Disisi lain Camat Kalawat Herman Mengko MSi mengaku sangat berterima kasih kepada Dinas Penanaman Modal karena telah melaksanakan acara koordinasi ini, karena merupakan satu-satunya kecamatan tempat pelaksanaan. 

“Terima kasih atas perhatian dari dinas terkait, karena Kecamatan Kalawat adalah wilayah yang banyak sekali terjadi alih fungsi lahan akibat pesatnya investasi,” tukas Mengko.

Acara inin diikuti oleh para hukum tua dan sekdes serta perangkat desa. Dpilihnya Kecamatan Kalawat  karena kecamatan ini sangat pesat perkembangan investasi dan alih fungsi dari bidang tanah yang ada.(han)