Disnaker Minut Segera Bentuk Dewan Pengupahan Kabupaten

Minut (Cahaya Kawanua)- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab).

Kepala Disnaker Minut, Robby Parengkuan mengatakan mengikuti daerah lain, Minut juga akan membentuk Depekab Minut di tahun 2019 mendatang.

"Beberapa daerah kabupaten/kota yang mungkin juga di Manado sudah memiliki Dewan Pengupahan sendiri. Rencananya tahun depan akan kita buat Dewan Pengupahan Kabupaten," kata Robby Parengkuan.

Dewan Pengupahan adalah lembaga non struktural yang bersifat tripartit dimana bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan. Dewan Pengupahan tersebut terdiri dari unsur asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan perguruan tinggi yang difasilitasi pemerintah akan mengkaji upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ada di Kabupaten Minut. 

"Semuanya perlu persiapan dan itu akan dilakukan tahun depan," ungkapnya.

Pemprov Sulut melalui Gubernur, kata Parengkuan, akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019. Besaran nominal akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. 

"Kami dari Disnaker Minut masih menunggu hasil keputusan penetapan UMP dari provinsi. Jika sudah ada, akan kami tindaklanjuti dengan sosialisasi kemasyarakat dan perusahaan,"katanya

UMP Sulut setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Bahkan, semakin tingginya nilai UMP membuat sebagian perusahaan mengajukan penangguhan ke pihak Disnaker. 

Dikatakan Parengkuan, penangguhan ini wajar dilakukan karena melihat kondisi keuangan dari perusahan. "Bagi perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi, ini yang perlu kita panggil untuk menanyakan apa penyebabnya. Perlu komunikasi yang lancar antara pemberi kerja dengan penerima kerja,” pungkasnya.