LSM Formitra Sorot Pemkab Minut, Terkait Penghentian Pembangunan Musholah

Minut (Cahaya Kawanua) - Fasilitas publik harusnya memiliki sarana musholah bagi umat Muslim yang akan menjalankan ibadah 5 waktu. Namun sayangnya, perkantoran Pemkab Minut termasuk didalamnya ada kantor Kementerian Agama (Kemenag) Minut, ternyata tidak memiliki fasilitas musholah. Hal itupun langsung mendapat sorotan dari Ketua Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) Forum Masayarakat Minahasa Utara (Formitra)  Husein Tuahuns. 

" fasilitas umum seperti Terminal, Pelabuhan dan lain lain harus memiliki Musholah bahkan SPBU saja ada musholah, lantas kenapa perkantoran Bupati minimal kantor Kemenag saja tidak ada," tanya Tuahuns kepada wartawan, Senin 15 Oktober 2018.

berdasarkan informasi dari FKUB Minut jika pembangunan musholah ini belum ada komunikasi dengan Bupati Minut Vonny A Panambunan. Padahal, acara peletakan batu pertama yang sudah akan dilaksanakan, namun dihentikan oleh Satpol PP Minut.

Guna meluruskan permasalahan ini, maka husein Tuahuns pun mencari Kabag Humas Pemkab Minut, Chresto Palandi. Namun sayang, Kabag Humas jarang berada di tempat sehingga menjadi sorotan dari Tuahuns. "Jangan sampai ada kesan jika FKUB melarang pembangunan musholah ini sehingga itu perlu dipertanyakan ke pemerintah. Tapi Kabag saat dicari selalu tak berada di tempat. Tidak mungkin saya harus langsung menghadap ke Bupati jika beliau lagi sibuk karena ada corong pemerintah (Kabag Humas)," ungkap Tuahuns.

Berdasarkan informasi, Kabag Humas sering tidak berada di ruangan karena selalu mengikuti agenda dari Bupati Minut. Hal tersebut pun disorot Tuahuns. "Harusnya itu tugas dari TUP yang mengikuti agenda Bupati dan bukan Kabag Humas. Jika begitu terus, corong pemerintah tidak akan jalan dan itu perlu dievaluasi oleh Bupati," tandas Tuahuns.

Sementar itu Kabag Humas Pemkab Minut, Chresto Palandi saat dikonfirmasikan mengatakan jika pada prinsipnya Bupati tidak pernah melarang adanya pembangunan Musholah karena itu merupakan fasilitas umum. Hanya saja, Bupati meminta agar peletakan batu pertama ini harus melibatkan Bupati. "Tidak ada yang melarang karena itu fasilitas umum. Namun alangkah baiknya itu tunggu ibu Bupati dulu," jelas Palandi.(han)