ASN Yang “Suka” Atau “Like” Medsos Caleg Bisa Dipecat

Minut (Cahaya Kawanua) - Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah ( Tenaga Kontrak ), ASN dituntut untuk selalu mengedepankan netralitas menghadapi tahun politik, dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi.

Ketua Badan Pengawas Pemlihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa utara Simon Awuy melalui komissioner koordinator Divisi Pengawasan, hubungan antar lembaga dan masyarakat Rahman Ismail mengatakan, sesuai dengan dasar regulasi UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan Surat MenPANRB, disebutkan dengan jelas bahwa netralitas ASN sangat ditekankan dalam Pemilu.

"Aturannya sudah jelas tertuang pada PP 53 tahun 2010 bahwa mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat" ungkap Ismail.

Hal lain juga sisampaikan koordinator divisi penindakan, hukum dan penyelesaian sengketa pemilu Rocky Ambar, para ASN diimbau untuk tidak melanggar 7 larangan selama tahapan pelaksanaan Pemilu.

1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.

2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.

3. Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.

4. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial.

5. Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan Parpol

6. Dilarang foto bersama calon .

7. Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol.

“Dalam edaran tersebut tertulis jika PNS terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi administratif dan atau sanksi hukuman disiplin mulai dari penundaaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri” jelas Ambar.(han)