Pembebasan Lahan Tol Di Minut Masih Terkendala

Airmadidi, 25/1 (CK RSR) - Pembebasan lahan tol di Minahasa Utara masih terkendala selisih harga yang dirasa tak sesuai diberikan kepada pemilik lahan oleh tim.

Atas dasar itulah Bupati Minahasa Utara Vonnie A Panambunan mengundang pertemuan antara pemerintah dan pemilik lahan tol, yang berlangsung di Aula Kantor Bapelitbang, Kamis.

"Pertemuan ini bukan untuk saling tuding bahkan menyalahkan pihak lain, tetapi untuk musyawarah dan mencari jalan keluar bersama," ujar Bupati Minahasa Utara Vonnie A Panambunan.

Bupati mengutarakan, beberapa catatan penting hingga belum diselesaikan ganti rugi harga pembayaran lahan warga yang terkena jalur tol Manado - Bitung diantaranya, pemilik yang tidak setuju dan digugat melalui pengadilan, kemudian pemilik yang dihubungi belum juga datang untuk bermusyawarah,  pemilik tanah yang tidak dapat dihubungi karena tinggal di luar negeri.

Selain itu kata Bupati, ada juga tanah sengketa, tadinya tanah ini tidak pernah dilirik, namun setelah akan diberikan ganti rugi, beberapa orang saling mengklaim kepemilikan.

"Terkait permasalahan utama inilah bersama kita selesaikan dan mencari solusi. Kita harus kembali kepada Tim Aprasial. Saya mengingatkan untuk tim aprasial harus benar-benar professional yang ditunjuk oleh lembaga resmi dengan klasifikasi tertentu,"ujar Bupati. 

Kesempatan itu terungkap beberapa keluhan salah satunya pemilik lahan Jorri Tuwaidan dimana tanahnya yang satu hamparan dihargai dengan dua nominal yang berbeda per meternya. 

"Kenapa selisihnya berbeda hampir 1,5 miiar. Dan saya tidak bisa menggugat di pengadilan karena informasi yang diterimanya sudah lewat 14 hari. Aturan ini saya tidak tahu, sehingga meminta penjelasan upaya hukum apa yang bisa saya tempuh, kalau tidak bisa lagi apakah harus dipakai hukum rimba," ujar pensiunan jenderal ini memgeluhkan.

Tokoh masyarakat Minut lainnya sekaligus pemilik lahan Piet Luntungan mempertanyakan profesinalitas tim dari BPJN. Menurut Om Piet sapaan akrabnya, tim tidak punya kompetensi, bahkan dirinya menduga berita acara sosialisasi saat itu dimanipulasi secara administrasi. Dia pun mempertanyakan dimana tandatangan absen peserta dilampirkan dalam persetujuan untuk nilai tanah yang telah ditentukan sepihak. 

"Saat itu seharusnya sosialisasi diawali dengan musyawarah penilaian atau penaksiran bidang tanah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) , tapi yang terjadi adalah saat itu langsung dilakukan penentuan harga bidang tanah," ujar mantan anggota Dewan Minut yang mengaku 4 hektar bidang tanahnya belum menerima ganti rugi sampai sekarang. 

Dirinya mengusulkan musyawarah antara pemilik tanah dan pihak BPJN digelar kembali sehingga ditemukan kata sepakat dan warga tidak dirugikan.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Agus Tjahto Mahendra SH HM dan Kepala Kejaksaan Negeri Minut Rustiningsih SH MSi yang sekaligus bertindak sebagai narasumber memaparkan aspek hukum terkait mekanisme ganti rugi lahan tol.

Musawarah itu Bupati Minahasa Utara didampingi Sekda Minut Jemmy H. Kuhu, Kepala Badan Pertanahan Minut Sammy Dondokambey, para camat di tiga kecamatan terkena jalan tol, yakni Kalawat, Airmadidi, Kauditan, serta para hukum tua.(Redaksi)