Tahan Akta Perkawinan, Warga Keluhkan Oknum Kadisdukcapil

Airmadidi (20/1)  CK RSR - Kinerja oknum Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Minahasa Utara (Minut) dikeluhkan warga Desa Kaima Kecamatan Kauditan Minut. Pasalnya, oknum kadis tersebut diduga menahan akta perkawinan. Warga Desa Kaima yang melangsungkan pernikahan 21 November 2017 dan 27 November 2017 langsung dilakukan pengurusan akta pernikahan, tetapi sampai saat ini akta tersebut tidak diberikan oleh oknum kadis.

"Sudah dua bulan kami bolak balik kantor Disdukcapil tapi akta tidak diberikan. Memang sangat tidak mencerminkan pelayanan publik yang baik. Mengapa kadis menahan akta anak kami," kata Vernie Putong, Kamis (18/1) di Kantor Disdukcapil.

Lanjutnya, pagi hari, saat ditanya kepada kadis disampaikannya, sudah ditanda tangani dan diberikan kepada Kabid Julius, anehnya hingga hampir malam, kabid yang ditunggu dikantor mengatakan akta dan surat-sutat tersebut tidak ada padanya.

"Memang waktu anak saya menikah, karena saya sibuk, kadis yang langsung melakukan pencatatan pernikahan anak kami, mungkin tidak sempat dilayani untuk diberikan makan. Apalagi diberikan uang bensin. Jadi mungkin hal ini yang menjadi penyebabnya," keluh Putong.

Terpisah, Kepala Disdukcapil Minut Suzana Katuuk saat dikonfirmasi terkait akta pernikahan tersebut mengatakan, sudah memberikan akta tersebut kepada kabid.

"Sudah diserahkan kepada kabid, tetapi yang harus ambil akta tersebut harus orang yang bersangkutan," katanya, sembari menambahkan silahkan ambil di loket pengambilan akta. "Saya tidak menahan akta, kalau sudah lengkap pasti sudah selesai dan harus orang yang bersangkutan atau orang tua yang mengambilnya," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Julius mengatakan, dirinya bersumpah, akta tersebut tidak ada padanya.

Terpisah, Hukum Tua (Kumtua) Kaima Meydi Kumaseh saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Bahkan kata Kumaseh, oknum kadis tersebut seharusnya mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi ini malah memperlambat.

"Kalau memang meminta uang pelicin, langsung bilang, jangan memperlambat surat kependudukan warga," tukasnya.(Yofian)