VAP Hadiri Rakornas TPIP, Ini Arahan Presiden Joko Widodo

Airmadidi (28/7) CK RSR - Sehubungan dengan undangan kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,  Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional mengenai Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat). 

Menurut Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Styvi S Watupongoh, acara yang di gelar selama satu hari (Kamis 27 ,Juli 2017) ini di laksanakan di Hotel Sahid Sudirman Jakarta yang turut di hadiri oleh Presiden Joko Widodo. 

"Bupati hadir di dampingi oleh assisten II Allan Mingkid untuk mendengarkan arahan dan petunjuk Presiden serta Tim Pengendalian Inflasi Pusat untuk penanganan inflasi di daerah" pungkas Watupongoh. 

Berikut adalah arahan Presiden Joko Widodo :

Arahan Presiden Pada Rakornas TPID tanggal 27 Juli 2017 di 

 

1. Kita jangan terjebak pada kerja rutinitas yang monoton, yang linier. Perlu mengetahui masalah2 yang detail, kerja detail menjadi kunci.

 

2. Produksi yang ada di daerah sangat banyak, tetapi komunikasi antar gubernur bupati dan walikota perlu diperbaiki. Provinsi mana kurang apa harus diambil ke mana sudah harus dilakukan, jika distribusi bagus dan pasokan bagus maka inflasi bisa dikendalikan dengan baik.

 

3. Bunga bank akan menjadi rendah masuk 1 digit jika inflasi terkendali.

 

4. Komunikasi antar provinsi kab kota harus dijalin dengan baik.

 

5. Berkaitan dengan tiket pesawat yang menyumbang inflasi tertinggi untuk Pada dan Pontianak akan dijawab oleh kemenhub.

 

6. Satgas pangan terkait pasokan dan distribusi pangan agar dijawab oleh mendag atau kapolri. Satgas pangan jangan merusak mekanisme pasar yg ada. Mengatur betul distributor dan pusat2 logistik harus dikontrol kalau ada sortage akan menaikan harga. Gudang yang besar yang pernah saya lihat di Abudabi sangat besar. Ada pendinginnya, untuk menyimpan beras daging sayur ada.

Oleh sebab itu provinsi perlu berfikir untuk mengajak investor mengajak mebangun gudang. Jika setiap provinsi stoknya kuat maka pedagang tidak akan mempermainkan harga.

 

7. Dirut BULOG supaya memegang namanya stok jika stok kurang ya harus impor. Jangan sampai negara mengambil resiko jika tidak ada stok. Proses seperti ini harus dikerjakan agar tidak menjadi spekulasi pedagang untuk menaikan harga.

 

8. Setiap daerah harus memiliki terobosan2 karena masing2 daerah mempunyai karakteristik.

 

9. Masalah sekolah adalah perintah UU 23 2014 dan Perda. Kita kalau membuat UU tidak ada konsultasi dg stokeholders ya begitu hasilnya. Karena UU kita terjerat masalah sendiri. Seperti halnya masalah kewenangan SMA dan SMK yang saat ini ditarik ke provinsi. Sudah ada yang mengajukan judisial review di MK dan kalah maka harus hati2. Jangan banyak memproduksi perda2. Menteri2 jangan juga mengeluarkan banyak Permen. Jika hanya menghambat maka harus distop. Regulasi ada 42 ribu membuat pusing.

 

10. Peluang menyangkut garam, karena kasus PT Garam yang di police line mungkin Kemendag dan Kapolri dilihat lagi. Mana garam konsumsi mana garam industri.(Yofian)