Paripurna Penetapan Ranper Diwarnai Interupsi

Airmadidi (7/3) CK RSR - Kejadian menarik mewarnai Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara kemarin (Senin 6/3/2017). Sejunlah adu argumen dan interupsi terjadi dalam  Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Minut.

Paripurna.yang hanya di hadiri oleh 19 anggota DPRD ini mulai terlihat alot ketika dilakukan pembacaan pandangan dari tiap tiap fraksi dimana fraksi PDIP, Demokrat, dan Hanura menerima. Sedangkan dua fraksi lainnya yaitu Fraksi Golkar dan fraksi Restorasi Keadilan Indonesia tidak memberikan pandangan.

Puncaknya adalah ketika rapat di skors oleh pimpinan dewan dan masing masing ketua fraksi berkumpul di meja pimpinan rapat.

Dalam hal ini, Ketua Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia Denny Sompie SE mengatakan berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, untuk produk hukum termasuk perda DPRD harus korum 2/3. "Ini sesuai aturan, pendapat saya itu harus 2/3. Karena ini aturan yang kita sebagai anggota DPRD harus jalankan," tukasnya, sembari menambahkan saat pandangan fraksi, pihaknya tidak memberikan tanggapan.

Bertolak belakang dengan Ketua Fraksi PDIP Moses Corneles, pihaknya mengikuti aturan berdasarkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014. " Ini juga sangat jelas, bahwa peraturan ini korum 1/2 tambah satu. Ada aturannya," jelas Corneles yang diikuti Fraksi Demokrat dan Golkar, bahkan diikuti Pimpinan DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Berty Kapojos dan Wakil Ketua Denny Wowiling.

Selanjutnya ketika Kapojos meminta persetujuan untuk melanjutkan sidang, hampir seluruh peserta sidang menyetujui sehingga diputuskan peraturan DPRD Minut akan diubah.

Ketua DPRD Minut Berty Kapojos mengatakan, perubahan yang dimaksud adalah pembentukan dari Komisi A, B dan C menjadi Komisi I, III dan III, pembagian SKPD sesuai Organisasi Perangkat Daerah yang baru serta perubahan Badan Legislasi (Baleg) menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

"Adu argumen itu biasa dalam suatu musyawarah. Itu menandakan bahwa para peserta rapat paripurna mencerminkan sebagai wakil rakyat yang teliti dan tau aturan" tutup kapojos saat di mintai keterangan usai Rapat Paripurna. (Yofian)