Tiga Tahun, Pembebasan Lahan Jalan Tol Belum Tuntas

Airmadidi (6/12) CK RSR - Tarik ulur masalah pembebasan lahan dalam proyek jalan tol  Manado-Minut-Bitung tanpa terasa sudah tiga tahun sejak 2013. Belum adanya kata sepakat membuat pemilik lahan semakin resah.

Hal ini membuat salah satu tokoh masyarakat Minahasa Utara sekaligus salah satu pemilik pemilik bidang tanah, Piet Luntungan angkat bicara untuk mewakili para prmilik lahan.

Menurut Luntungan yang di temui di kantor Dewan Minut, sampai saat ini proses ganti rugi sekitar 170 bidang tanah ini belum juga ada tanda-tanda akan dibayarkan, padahal untuk menyiapkan semua ini sudah berlangsung dari tahun 2013.  Panitia ganti rugi yaitu Tim 9 bahkan saat ini sudah digantikan. Panitiapun menunjuk abresse untuk menentukan nilai jual bidang tanah, namun inipun belum membuahkan hasil yang maksimal.  “Kami pemilik tanah mempertanyakan apa indikator-indikator yang digunakan untuk menentukan nilai ganti rugi tanah kami. Masakan tanah tebing dan tanah kebun disamakan dengan tanah pekarangan, ini kan tidak adil,” ketus Luntungan.

" Kami para pemilik lahan bukan mau menghambat program pemerintah. Kami justru sangat mendukung hal ini karena ini merupakan salah satu penunjang kegiatan perekonomian di Sulut, khususnya Minahasa Utara. Kami hanya minta agar zemua dilakukan secara transparan" lanjut Luntungan. 

"Mudah mudahan para anggota dewan Minut dapat berempati kepada madyarakat mengenai pembebasan lahan ini" sambung beliau.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Minut Drs Denny  Wowiling M.Si yang juga ditemui di kantor dewan Minut Selasa (6/12)mengatakan, Dewan Minut sangat peduli dengan nasib ganti rugi jalan tol warga Airmadidi dan Tumaluntung. “Kami tentunya prihatin, namun demikian pekerjaan jalan tol ini menggunakan APBN yang ditangani langsung oleh pemerintah provinsi, tentunya  panitia pembebasan serta kontraktor akan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan fungsi control dan pengawasan ada di Dewan Provinsi. Sebab garis koordinasi dan struktural dari panitia pembangunan ini sama sekali tidak terkait tidak terkait dengan Pemkab Minut ataupun Dewan Minut,” jelas Dewo diaminkan Ketua Komisi C Denny Sompie.(Yofian)