Kepsek SMPN 1 Airmadidi Diduga Lakukan Pungli

(Foto Ilustrasi)

AIRMADIDI, CK RSR—Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Airmadidi diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada sejumlah siswa. Hal ini dikeluhkan sejumlah orang tua siswa, terkait uang  Rp.30 ribu yang wajib dibayarkan dengan alasan pengadaan ID Card. Menurut sejumlah orang tua murid, hal ini tidak diberitahukan terlebih dahulu.

 “Kami baru tahu soal ini (uang ID Card,red) dari anak, tidak ada kesepakatan dengan kami sebagai orang tua atau minimal pemberitahuan melalui surat. Soal tabungan, memang ada pemberitahuan, tapi hanya Rp5000 untuk setoran awal,” ujar orang tua siswa yang meminta tak menuliskan namanya.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Airmadidi, Lilie N. Wuisan ketika dikonfirmasi membantah hal yang dilakukannya merupakan pungutan liar. Menurutnya, pengadaan ID Card tersebut sudah melalui kesepakatan dan persetujuan semua orang tua siswa.

 “Soal ID Card ini sudah disampaikan melalui rapat dengan orang tua siswa saat penerimaan hasil mid semester. Jika ada orang tua yang tidak tahu soal ini, berarti mereka tak mengikuti rapat,” ujar Wuisan, Senin (7/11).

Dijelaskan Wuisan, pengadaan ID Card ini selain identitas siswa, juga untuk kepentingan membuka rekening di Bank Tabungan Negara (BTN) yang bekerjasama dengan pihak sekolah. 

Siswa belum mempunyai KTP jadi akan menggunakan ID Card. Biaya pembuatan ID Card juga tidak masuk dalam dana BOS,” tambahnya. 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Maxiliam Tapada ketika dimintai tanggapannya terkait dugaan Pungli ini berjanji akan segera melakukan klarifikasi.

“Nanti saya akan konfirmasi dan mengecek ke Kepala Sekolah soal ID Card siswa. Jika ada kesepakatan dengan orang tua, saya rasa itu tidak masalah,,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Dewan Pendidikan, Minut Cornelis Mandagi. Menurutnya, jika terjadi kesepakatan dengan pihak sekolah maka itu tidak menjadi soal.

Diketahui, dalam Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2012 disebutkan terdapat tiga pungutan/sumbangan di sekolah yang dilarang. Pertama tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orangtua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi. Kedua, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ketiga, tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. (yofian)