Galian C dan Zonasi Laut Ditangani Pemprov

Bitung (28/10) CK RSR - Kadis ESDM Herry Benyamin mengatakan untuk izin maupun penertiban pertambangan galian C sudah menjadi kewenangan penuh Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 tahun 2014.

"Peralihan kewenangan tersebut memberi banyak dampak negatif didaerah diantaranya pengrusakan lingkungan, pengambilan pasir diekspor keluar daerah dan tidak menambah uang kas daerah," ujar Benyamin di Bitung, Jumat.

Benyamin pun mengakui banyak laporan menyangkut galian C tanpa ijin dari masyarakat tetapi hal ini bukan lagi porsi Dinas ESDM Bitung.

Tumpang tindihnya aturan pula Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung tidak bisa bertindak banyak padahal eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan oknum-oknum pengusaha.

Demikian pula yang dirasakan tentang peralihan zona laut dan pantai 0 sampai 4 mil kini ditangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut sesuai UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Walikota Bitung Maximilian J Lomban mengatakan, kedua hal dimaksud membuat Pemkot Bitung tidak bisa melakukan tindakan, pengaturan bahkan perencanaan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya laut yang merupakan potensi besar bagi pendapatan daerah.

Lomban mengharapkan janji Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembalikan kewenangan 0 sampai 4 mil zonasi laut dan pantai menjadi kewenangan daerah segera terealisasikan.(dona)