Disnaker Sulut Tepis Pihaknya Abaikan Tuntutan Buruh

Manado, (Cahaya Kawanua) - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara menepis bilamana pihaknya mengabaikan tuntutan buruh yang dianggap tidak ada keberpihakkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sulut Erni Tumundo, di Manado, Senin mengatakan, pemerintah selalu mengutamakan kesejahteraan tenaga kerja yang ada di daerah ini.

"Apapun tuntutan buruh pasti pemerintah mendukung sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak membeda-bedakan, tapi seluruh hak dan kewajiban tenaga kerja harus diutamakan," ujar Tumundo saat menerima demo buruh di kantor Gubernur, dalam rangka hari buruh internasional 1 Mei 2018.

Tumundo yang didampingi  Kasat Pol PP Evans Liow dan Kaban Kesbangpol Mecky Onibala mengatakan, sesuai pernyataan sikap kaum buruh, pihaknya sudah mengikuti prosedur yang berlaku tanpa mendiskriminasi pihak tersebut.

Apapun bentuknya kebutuhan buruh kata Kadisnaker, selalu diperhatikan oleh bapak Gubernur. Bapak Gubernur selalu membela hak - hak kaum buruh.

Sementara sikap buruh yang dilakukan lewat demo, hanya menuntuk kesejahteraan tenaga kerja.

"Nasib buruh yang belum mendapatkan keadilan, harus diperhatikan pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulut," ujar Orator Jack Andalangi diikuti orator lainnya.

Dia mengatakan, KSBSI akan berjuang bersama-sama demi kesejahteraan buruh dan keluarganya sesuai hak dan kewajiban. 

"Kiranya Pemprov dapat menindaklanjuti tuntutan kaum buruh," katanya lantang.

Adapun pernyataan sikap kaum buruh dalam rangka menyikapi permasalahan ketenagakerjaan diantaranya

1. Cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupaan

2. Tolak upah murah, outsourcing dan buruh kontrak

3. Tindak dan penjarakan pengusaha yang melakukan pemberangusan serikat buruh (Union Busting)

4. Tindak dan penjarakan pengusaha nakal

5. Tarik kewenangan pengawasan Provinsi menjadi kewenangan kementrian

6. Copot Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut yang tidak bisa menerjemahkan instruksi Gubernur di bidang ketenagakerjaan

7. Tolak pekerja asing non skill

8. Realisasikan rumah murah untuk buruh

9. Segera bentuk LKS Tripartit Provinsi Sulut

10. Segera SK kan dewan pengupahan Provinsi Sulut

11. Tolak pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan PT Sukanda Djaya

12. Tindak dan penjarakan Pimpinan PT Sukanda Djaya yang melakukan Union Busting

13. Tindak dan penjarakan Pimpinan PT Sukanda Djaya yang diduga menjual produk kadaluarsa

14. Segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan di PT Conch dan Sub kontraktornya sesuai perundangan yang berlaku

15. Periksa penerapan hak-hak normatif ketenagakerjaan di PT Conch dan Subkon yang tidak sesuai dengan undang - undang

16. Tolak PHK sepihak yang dilakukan Pimpinan hotel Sahid Kawanua

17. Tindak pimpinan hotel sahid kawanua yang lalai membayar upah BPJS ketenagakerjaan.