Gubernur Sulut Mengadu Ke KPK Soal Gaji Pejabat

Manado, (Cahaya Kawanua) - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengadu soal gaji pejabat provinsi maupun Kota/Kabupaten saat tatap muka dalam rapat koordinasi dan supervisi antara pimpinan daerah dan KPK RI di ruang CJ Rantung lantai III gedung pemerintah provinsi, Rabu.

"Mohon disampaikan kepada bapak presiden soal gaji Gubernur dan Wakil Gubernut juga para Bupati dan Wakil Bupati se- Sulawesi Utara," ujar Gubernur.

Gubernur mengatakan, dengan gaji pimpinan daerah yang rata-rata Rp5 juta lebih, belum menjamin atau setara dengan tugas dan tanggung jawab yang di emban. 

"Memang kelebihannya ada di tunjangan jabatan, tapi kalau melihat dari sisi kesejahteraan yang ada, itu tidaklah mencukupi. Tapi lewat kelebihan lainnya kendala tersebut dapat diatasi," ujar Gubernur mengeluhkan.

Belum lagi kata dia, soal kesejahteraan masyarakat, selaku pejabat harus menerima semua tamu yang datang baik di kediamannya maupun di kantor. Entah dalam urusan dinas maupun masalah pribadi.

"Selaku pejabat, otomatis harus menerima semua masyarakat termasuk proposal-proposal kegiatan yang diberikan. Inillah bentuk kebersamaan demi kesejahteraan, paling tidak hal itu dialami semua pejabat di kabupaten/kota yang ada. Lewat kegiatan ini saya berharap untuk disampikan kepada Presiden RI lewat pimpinan KPK RI yang hadir dalam kegiatan terkait hal tersebut untuk jadi bahan pertimbangan," kata Gubernur.

Mendengar keluhan Gubernur Olly Dondokambey, langsung ditanggapi Wakil KPK RI Basaria Panjaitan bila mana keluhan Gubernur akan disampaikan kepada Presiden RI.

"Pesan pak Gubernur akan disampaikan," ujar Panjaitan.

Panjaitan dalam penjabaran soal tindak pidana korupsi mengatakan, banyak hal yang dapat dilakukan tanpa harus korupsi uang negara.

"Yang pasti semua berkat, terpilihnya pimpinan daerah itu ada pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Berusahalah sekecil apapun peluang korupsi harus dihindari," ujar Panjaitan.

Hadir dalam kegiatan, Wagub Sulut, Sekprov, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten Kota se- Sulut, Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten Kota serta tim KPK RI.(Melky)